Sertifikasi memang memberi peningkatan bagi profesionalitas guru. Namun peningkatan itu tidak signisikan. Jauh dari tujuan sertifikasi itu sensdiri. Persoalan itu tidak semua terletak di daerah atau sekolah. Kebijakan sertifikasi yg dibuat pusat pun masih mengandung celah untuk terjadinya kekurangan. Bukankah kebijakan pendidikan selama mendiknas Bambang sudibyo dihujani kritik?
Persoalan sertifikasi bisa digolongkan pada tahap proses dan setelah guru disertifikasi.
Pada tahap proses,
1) Dengan alasan anggaran terbatas sertifikasi dibuat bertahap sampai tahun 2014. Apakah ini kebijakan tebar pesona? kenapa sampai akhir jabatan presiden SBY yg diasumsikan 2 periode? kenapa penatahapan itu tidak berdasar, umpama 2 tahun pertama untuk yg telah memenuhi syarat seperti masa kerja, umur, dan kualifikasi. Sehingga berdasar obyektivitas. sambil meningkatan bagi yg belum memenuhi syarat.
tapi dengan tahapan yg terlalu lama berpotensi terjadinya kecurangan, SIAPA YG BISA KASAK-KUSUK dapat giliran secepatnya. Sehinga terjadi yg masa kerja puluhan tahun pun belum mendapat giliran, dan sebaliknya.
2) ketentuan 75 % untuk PNS dan 25% untuk swasta. kalau sertifikasi untuk mengukur kompetensi guru/kualitas guru tidak usah didikotomi seperti itu. kebijakan ini melegalkan Pemarjinalan guru swasta. Memberi peluang proses hegemonisasi PNS, apalagi kl hegemoni itu sengaja dijadikan alat politik kepala daerahnya.
3) Melalui proses portovolio, memang dinegara lain banyak yg menggunakan portovolio, terkait dengan bertahap terlalu lama menjadikan portovolio dimanipulasi. Diakui faktor mental yg korup dan manipulatif berperan. Belum lagi penggunaan kesempatan oleh pihak2 tertentu seperti "bisnis Seminar"
dari ketiga faktor tersebut berdampak kecemburuan sosial diantara guru, bukan hanya antara PNS dan nonPNS tp sesama PNS.
Sedangkan persoalan pasca sertifikasi terutama kualitas guru tidak mengindikasikan adanya perubahan ke arah lebih baik. Malas sering ditemui guru yg telah sertifikasi justru malas. Hal ini persis dengan sistem PNS yg TIDAK BERBASIS KINERJA. Asal sudah PNS pangkat ini, golongan sekian gaji sekian.
SUDAH AMAN, antara yg malas tidur melulu atau ngobyek kerjaan lain dengan yg kerja sungguh2 gaji sama. Maka tidak heran kalau ada PNS kaya raya karena sambil mengerjakan proyek yg sudah barang tentu menyita tenaga, waktu dan pikiran untuk proyek. Di sisi lain PNS yg jujur mendedikasikan dengan sepenuh hati hidup pas-pasan. Walaupun ada sanksi yang ngawasi bisa "dikompromi."
Setali tiga uang apa yg terjadi dalam sertifikasi, asal sudah sertifikasi sudah tenang, aman, tidur pun dapat tunjangan. Sehingga sudah proses portovolionya sarat manipulasi, kinerja yg dihargai dengan tunjangan atas nama profesionalisme jg diselewengkan.
Kultur memang juga punya andil, dikenal sebagai bangsa yg malas dan kecil berjiwa interprener, dan kianlunturnya nasionalisme, yg sudah barang tentu mengurangi kadar iman yg didalamnya ada sikap jujur, amanah,istiqomah. Wallahu'lam bishowab.
Persoalan sertifikasi bisa digolongkan pada tahap proses dan setelah guru disertifikasi.
Pada tahap proses,
1) Dengan alasan anggaran terbatas sertifikasi dibuat bertahap sampai tahun 2014. Apakah ini kebijakan tebar pesona? kenapa sampai akhir jabatan presiden SBY yg diasumsikan 2 periode? kenapa penatahapan itu tidak berdasar, umpama 2 tahun pertama untuk yg telah memenuhi syarat seperti masa kerja, umur, dan kualifikasi. Sehingga berdasar obyektivitas. sambil meningkatan bagi yg belum memenuhi syarat.
tapi dengan tahapan yg terlalu lama berpotensi terjadinya kecurangan, SIAPA YG BISA KASAK-KUSUK dapat giliran secepatnya. Sehinga terjadi yg masa kerja puluhan tahun pun belum mendapat giliran, dan sebaliknya.
2) ketentuan 75 % untuk PNS dan 25% untuk swasta. kalau sertifikasi untuk mengukur kompetensi guru/kualitas guru tidak usah didikotomi seperti itu. kebijakan ini melegalkan Pemarjinalan guru swasta. Memberi peluang proses hegemonisasi PNS, apalagi kl hegemoni itu sengaja dijadikan alat politik kepala daerahnya.
3) Melalui proses portovolio, memang dinegara lain banyak yg menggunakan portovolio, terkait dengan bertahap terlalu lama menjadikan portovolio dimanipulasi. Diakui faktor mental yg korup dan manipulatif berperan. Belum lagi penggunaan kesempatan oleh pihak2 tertentu seperti "bisnis Seminar"
dari ketiga faktor tersebut berdampak kecemburuan sosial diantara guru, bukan hanya antara PNS dan nonPNS tp sesama PNS.
Sedangkan persoalan pasca sertifikasi terutama kualitas guru tidak mengindikasikan adanya perubahan ke arah lebih baik. Malas sering ditemui guru yg telah sertifikasi justru malas. Hal ini persis dengan sistem PNS yg TIDAK BERBASIS KINERJA. Asal sudah PNS pangkat ini, golongan sekian gaji sekian.
SUDAH AMAN, antara yg malas tidur melulu atau ngobyek kerjaan lain dengan yg kerja sungguh2 gaji sama. Maka tidak heran kalau ada PNS kaya raya karena sambil mengerjakan proyek yg sudah barang tentu menyita tenaga, waktu dan pikiran untuk proyek. Di sisi lain PNS yg jujur mendedikasikan dengan sepenuh hati hidup pas-pasan. Walaupun ada sanksi yang ngawasi bisa "dikompromi."
Setali tiga uang apa yg terjadi dalam sertifikasi, asal sudah sertifikasi sudah tenang, aman, tidur pun dapat tunjangan. Sehingga sudah proses portovolionya sarat manipulasi, kinerja yg dihargai dengan tunjangan atas nama profesionalisme jg diselewengkan.
Kultur memang juga punya andil, dikenal sebagai bangsa yg malas dan kecil berjiwa interprener, dan kianlunturnya nasionalisme, yg sudah barang tentu mengurangi kadar iman yg didalamnya ada sikap jujur, amanah,istiqomah. Wallahu'lam bishowab.
About Rizki Ramadhan
0 komentar: